UU Kesehatan Sudah Diteken Presiden Jokowi

Dapat Kabar – Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan yang baru resmi ditandatangani Presiden Jokowi. Salinan undang-undang itu sudah diterbitkan di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Setneg).

Ketentuan itu tercatat sebagai UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jokowi menandatangani undang-undang tersebut 8 Agustus 2023, dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di hari yang sama.

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi pasal terakhir beleid anyar itu.

Satu tahun sejak UU Kesehatan diundangkan, peraturan pelaksanaan dari UU tersebut harus ditetapkan.

Beberapa waktu lalu, DPR resmi mengesahkan Omnibus Law RUU tentang Kesehatan menjadi UU pada 11 Juli lalu. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023.

Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui mayoritas fraksi DPR. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Fraksi NasDem menerima dengan catatan terkait mandatory spending. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.

RUU Kesehatan mengalami penolakan dari berbagai pihak dalam perjalanannya, khususnya lima organisasi profesi (OP) di Indonesia.

Kelima OP yang dimaksud adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNII), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Penghapusan mandatory spending menjadi hal yang dikritik oleh sejumlah pihak. Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga medis dan nakes berlaku seumur hidup, rekomendasi OP dalam pembuatan SIP dihapus.

Selain itu, perizinan tenaga kesehatan WNA boleh praktik di faskes RI, hingga aturan teknologi biomedis dan spesimen warga yang bisa ditransfer ke luar Indonesia. 

Sumber: CNN Indonesia