Penghapusan Kelas BPJS Buka Peluang Bagi Asuransi Kesehatan

Dapat Kabar – Kebijakan penghapusan kelas BPJS Kesehatan lewat penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) disambut baik oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Pasalnya, hal ini bisa mendorong pendapatan perusahaan asuransi kesehatan.

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan tengah mendorong peningkatan sinergi BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan tambahan (AKT) melalui skema koordinasi manfaat (coordination of benefit/CoB) dalam implementasi jaminan kesehatan nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar (KRIS).

Budi Tampubolon selaku Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengaku pihaknya optimis atas kebijakan tersebut. Ia melihat dengan adanya sistem ‘subsidi silang’ dari COB, masyarakat akan cenderung memilih untuk meningkatkan kelas BPJS sekaligus mengambil polis asuransi kesehatan demi mendapat layanan rumah sakit yang lebih baik.

“Nah ketika diterapkan KRIS-nya, mungkin mereka ingin sedikit kenyamanan walau tetep ikut JKN. ini yang jadi potensi bagi industri asuransi agar bisa naik signifikan,” ujar Budi kepada awak media usai melakukan Media Workshop AAJI pada Selasa, (25/7).

Untuk menangkap peluang tersebut, Budi pun membeberkan strategi industrinya. Ia mengatakan, perusahaan asuransi akan memanfaatkan keran distribusi seperti agen, bancassurance dan sebagainya.

“Kita tahu KRIS ini sebarannya sangat luas. Yang kota besar gampang, tapi yang di kota lain yang kecil itu perlu ditangani secara digital. Nah, ini bisa melalui inovasi seperti insurtech dan sebagainya,” kata dia.

Pihaknya memperkirakan ke depannya akan ada peningkatan nilai klaim untuk jenis pertanggungan asuransi kesehatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya proyeksi inflasi medis sekitar 13,6% di tahun 2023, perkembangan teknologi medis yang terbaru dan tren masyarakat yang memulai kembali perawatan kesehatan yang sempat tertunda di masa pandemi.

Andri Saputro selaku Head of Operation Global Excel (third party administration for health) menyampaikan bahwa untuk beberapa biaya perawatan kesehatan memang terdapat peningkatan untuk menyesuaikan kondisi saat ini.

Hal ini diperkuat oleh Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Ia menyatakan, peningkatan biaya kesehatan disebabkan adanya inflasi biaya kesehatan yang meningkat drastis di era pandemi.

“Adapun faktor penyebabnya adalah meningkatknya permintaan, biaya produksi yang naik, adanya ketidakpastian, jumlah fasilitas dan sarana kesehatan yang tidak sebanding serta motif mencari keuntungan,” tutur Hermawan dalam kesempatan yang sama.

Sumber: CNBC Indonesia