Komisi IX DPR Panggil Jajaran Menteri Jokowi Bahas RUU Kesehatan: Kritik Dari Kalangan Tenaga Kesehatan

Dapat Kabar – Komisi IX DPR telah memanggil jajaran menteri yang tergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa menteri, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Turut hadir juga Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiarieh, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasi Nazara. Dari Kemendikbud Ristek, rapat diwakili oleh Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam.

Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR yang memimpin rapat kerja, mengungkapkan bahwa keputusan terkait RUU Kesehatan akan diambil pada hari ini karena pembahasannya dari tanggal 5 April hingga 18 Juni 2023 telah selesai dilakukan.

“Kami menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan RUU Kesehatan mulai dari tanggal 5 April hingga 18 Juni 2023. Oleh karena itu, dalam rapat kerja ini kami akan mengambil keputusan,” ujar Nihayatul Wafiroh, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Jakarta, pada Senin (19/6/2023).

Dalam agenda rapat kerja hari ini, terdapat beberapa kegiatan yang dijadwalkan, termasuk laporan dari panitia kerja atau panja RUU Kesehatan, pembacaan naskah RUU, serta pendapat akhir dari berbagai fraksi.

Selain itu, agenda juga mencakup pendapat akhir dari pemerintah, penandatanganan naskah RUU, dan pengambilan keputusan untuk melanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Perlu diketahui, RUU Kesehatan ini telah mendapatkan kritikan dari kalangan tenaga kesehatan. Lima organisasi profesi kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), telah menggelar demonstrasi menolak pembahasan Omnibus Law sektor kesehatan ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. dr Moh. Adib Khumaidi, menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembenahan masalah kesehatan yang masih ada di masyarakat daripada membahas RUU Kesehatan Omnibus Law. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat di daerah pedalaman masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu, tenaga medis juga menghadapi kendala dalam mencapai wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

“Kami ingin mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak masalah kesehatan di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, dan memanfaatkan teknologi adalah beberapa solusi yang dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia,” ungkap Dr. dr Moh. Adib Khumaidi.

Sumber : cnbcindonesia.com