Bahaya Rokok yang Menjerat Anak-anak Indonesia

Dapat Kabar – Di Indonesia, masalah rokok pada anak-anak semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, ini tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan secara fisik tetapi juga kesehatan mental. 

Menurut data dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi perokok anak terus naik setiap tahunnya. 

Prevalensi perokok anak mencapai 7,2 persen pada tahun 2013, kemudian naik menjadi 8,8 persen di tahun 2016. Lalu, tahun 2018 meningkat 9,1 persen dan tahun 2019 menjadi 10,7 persen. 

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) pun memaparkan temuan terbarunya mengenai anak-anak dan kecanduan terhadap rokok dalam diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Lingkungan yang Sehat dan Aman untuk Anak”.

“Jadi penelitian terbaru kami menunjukkan, lebih dari 60 persen anak mengalami relapse atau kekambuhan ketika mereka berusaha mencoba untuk berhenti merokok,” demikian penuturan Ketua PKJS UI, Aryana Satrya, di Jakarta, Selasa (15/8/2023). 

Menurutnya, hal tersebut membuktikan rokok sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kecanduan yang lebih tinggi pada anak. 

“Beberapa studi kami pun menemukan, anak yang mengalami gizi buruk atau stunting berada pada keluarga-keluarga miskin, yang pengeluarannya lebih banyak untuk rokok.” 

“Selain itu, pada penelitian kami memperlihatkan bagaimana peran teman sebaya dan harga rokok yang murah menjadi pengaruh besar bagi anak merokok,” jelasnya. 

Maka dari itu, melalui studi yang dilakukan oleh PKJS UI, Aryana berharap angka perokok anak bisa ditekan, paling tidak mendekati 8,7 persen sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Hasbullah Thabrany mengungkapkan, peningkatan konsumsi rokok saat ini dimulai pada anak-anak usia remaja.

Hasbullah mengakui bahwa Komnas PT memang tidak berfokus pada perubahan perilaku atau yang sifatnya teknis, tetapi pihaknya akan terus mengevaluasi masalah ini lebih kepada faktor lingkungan, terutama kebijakan.

Sumber: Kompas